Sekda Buka Rembug Stunting Kab. Sukabumi Melalui Vicon

SUKABUMI|tribunnews.my.id- Melalui media Video Conference (Vicon) Sekretaris Daerah (Sekda) Sukabumi, H. Iyos Somantri membuka Rembug Stunting di BKPSDM, Kamis (4/6/2020).

Rempug Stunting tersebut mengusung tema, "Percepatan Penurunan Angka Stunting dalam kondisi Covid-19 di Kabupaten Sukabumi."

Hadir pada acara tersebut, Direktur Sinkronisasi urusan Pemerintah III   Kemendagri RI, Kepala Perangkat Daerah, Tim Penggerak PKK Kab. Sukabumi, Camat, Kepala Desa serta Undangan lainnya.

Dalam arahannya, Iyos mengatakan, dengan adanya rembug stunting ini Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyambut baik serta mendukung upaya meminimalisir stunting di Kabupaten Sukabumi.

"Pemerintah Daerah akan menjadi penggerak utama kolaborasi, untuk penurunan stunting secara bersama-sama. Antara perangkat daerah dengan lembaga non pemerintah juga masyarakat," ujarnya.

Iyos menyampaikan, dalam Rembug Stunting  yang harus disepakati adalah program penurunan stunting yang akan dilakukan pada tahun berjalan. Serta komitmen perangkat daerah, terkait untuk memasukan program penurunan Stunting kedalam RKPD atau rencana kerja tahun 2021.

"Dalam rembug stunting saat ini, kami berharap saran dan masukan yang berharga. Sehingga, mampu meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan di daerah dalam penurunan angka stunting. Serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi serta  Sosialisasi," terangnya.

Selanjutnya agenda penting terkait upaya pencegahan dan penurunan angka stunting akan dimasukan kedalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sukabumi. (Mamat. S Dolen)***

Polresta Bogor Tak Hadiri Sidang Praperadilan

BOGOR (tribunnews.my.id)- Sidang praperadilan yang diajukan DA melalui kuasa hukumnya Yunio & Co. Law Firm, pada Selasa (2/6/2020) lalu dengan agenda pembacaan gugatan praperadilan.

Gugatan tersebut menyampaikan inti permasalahan prosedural atau tekhnis yuridis penegakan hukum lidik dan sidik yang berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan internal POLRI lainnya seperti Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Perkabareskrim No. 1, 2, 3, 4 Tahun 2014.

DA mengatakan, selama proses Laporan Kepolisian Nomor : LP/543/XII/2019/JBR/Polresta.Bogor.Kota, tertanggal 8 Desember 2019, atas tuduhan DA diduga telah melakukan pidana keterangan bohong atas surat Akta Jual Beli Nomor 194 Tahun 2014.

"Saya tidak pernah menerima surat panggilan dari pihak Polresta Bogor. Saya tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Sementara, Kuasa Hukum DA pun tak tinggal diam saat kliennya mengalami peristiwa yang telah menyerang Hak Azasi Manusia (HAM) nya.

"Ini perkara sangat lucu sekali, pasalnya seorang ibu rumah tangga (50) diduga memalsukan dokumen seperti yang dituduhkan oleh pelapor WS. Toh inikan tanah dan bangunan masih milik atas nama DA, pemilik sah ditersangkakan. LUCU!!!!!," terang Okta Pratama, sekaligus Tim Kuasa Hukum dari DA.

Menurutnya, Justru kliennya yang benar-benar dirugikan baik secara sosial maupun hukum. Perbuatan WS yang mengklaim bahwa rumah milik kliennya, sampai saat ini tidak pernah menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

"WS tidak pernah menunjukan bukti kepemilikan yang sah kepada kami, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM). Sebagaimana hal itu telah disebutkan secara eksplisit didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah," jelasnya.

Selain melakukan gugatan praperadilan, lanjut Okta, terhadap jajaran struktural Polresta Bogor, pihaknya pun akan mengadukan PPATS Camat Bogor Selatan Kota Bogor, Sujatmiko yang sekarang menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Bogor, ke Ombudsman RI dan BPN Pusat, atas dugaan kelalaian dan / atau kesengajaan dalam membantu perbuatan WS yang telah membuat AJB tanpa adanya persetujuan dari DA & suami sahnya HR.

"Dalam minggu-minggu ini, kami akan lakukan itu (gugatan). Karena banyak yang terlibat didalam kasus ini. Karena akibat ulahnya, klien kami telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril," paparnya.

Dikatakan Okta, sidang gugatan praperadilan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 9 Juni 2020 dengan agenda pembacaan gugatan.

"Semoga pihak Polresta (tergugat) bisa menjadi contoh penegak hukum yang benar-benar taat terhadap panggilan yang sah dari Pengadilan Negeri Kota Bogor. Jangan mangkir!!!," tandasnya. (R .Kartolo)***

2 hari demo buruh di PT.HJ akhirnya membuah kan hasil

Tribunnews.my.id| SUKABUMI

PT HJ Busana Indah yang berlokasi di Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi  yang sempat melakukan Aksi mogok kerja selama dua hari oleh para ratusan buruh akhirnya membuahkan hasil (3/6/2020)

Saeful Tavip, selaku Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) saat diwawancarai media mengatakan kepada bahwasannya “Pihak perusahaan sudah mengabulkan tuntutan buruh yang menggelar aksi demo selama dua hari berturut-turut ini.

“Sudah ada kesepakatan, jadi mulai besok hari kamis tanggal 4 Juni semua buruh yang diliburkan bisa bekerja normal seperti biasa dan haknya pun dibayarkan sesuai aturan yang berlaku, bahkan tidak akan adanya intimidasi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (03/06/20).

Menurutnya, hasil mediasi tersebut disaksikan langsung pihak Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cicurug, serta dari kepolisian Polres Sukabumi

“Bahkan kesepakatan tersebut sudah dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama sesuai kaitan undang-undang,” imbuhnya.
Lanjutnya, adapun alasan pihak perusahaan yang tidak bisa membayar upah para buruh yang diliburkan kemarin itu, tidak lain dilatarbelakangi pendanaan perusahaan yang kurang stabil.

“Alasan apapun, pihak perusahaan harus taat hukum. Apalagi bersangkutan antara hak dan kewajiban. Terpenting saling menghargai antara satu sama lainnya,” tutupnya. (Fadil)

Jaga Stok Darah Masa Pandemi Covid-19, Bupati Sukabumi Donorkan Darah

SUKABUMI (tribunnews.my.id)- Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukabumi menggelar donor darah, di Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jalan Raya Kadupugur, Cijalingan, Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi.

Selain memperingati hari donor darah sedunia yang jatuh pada 17 Juni, pelaksanaan donor darah juga untuk menutupi kebutuhan stok darah pada PMI Kabupaten Sukabumi.

Dalam kegiatan tersebut Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami hadir dan mendonorkan darahnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Kalau pak Bupati rutin mendonorkan darahnya, bahkan sebelum beliau menjabat Bupati. Bahkan sudah mendapat penghargaan" ujar Ketua PMI Kabupaten Sukabumi, Dokter Hondo Suwito, Rabu (3/6/2020).

Dikatakan Hondo, untuk kegiatan Kali ini pihaknya bekerjasama dengan ASN Kabupaten Sukabumi sesuai himbauan Bupati Sukabumi dan ketua Umum PMI pusat agar ASN membantu PMI.

"Dengan wabah Covid-19 ini, orang cenderung takut berdonor darah karena takut tertular Covid-19. Padahal kita punya SOP sendiri sehingga aman. Jadi untuk lebih memudahkan kami gandeng ASN dulu untuk berdonor darah," terangnya.

Menurutnya, untuk persedian darah selama satu bulan kedepan masih terbilang aman, bahkan menurutnya pihak PMI saat ini sedang membantu pasien anak-anak penderita talasemia.

"Untuk anak pemderita talasemia sebanyak 150 orang anak. Jadi sekitar kurang lebih 600 kantung darah kita butuh setiap bulan," jelasnya.

Pengambilan darah dilaksanakan selama empat hari, mulai selasa 2/6/2020 hingga Jum'at 5/6/2020.

"Hari kemarin sudah ada 43 orang ASN yang mendonorkan darahnya. Mudah-mudahan hari ini bisa mencapai 80 orang," pungkasnya. (Mamat. S Dolen)***

Kabupaten Sukabumi Ditargetkan Jadi Demplot Tambak Udang Berkelanjutan

SUKABUMI (tribunnews.my.id)- Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kunjungi Kabupaten Sukabumi, Rabu (3/6/2020). Kunjungan kerja tersebut untuk mengidentifikasi lokasi model kluster tambak udang di Kabupaten Sukabumi.

Kunjungan yang dipimpin Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir Slamet Soebjakto. M.Si tersebut diterima Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami di Pendopo Sukabumi.

Penerimaan kunjungan tersebut menerapkan standar protokol kesehatan. Hal itu mulai dari pengecekan suhu tubuh, penggunaan antiseptik hingga jaga jarak.

Marwan mengatakan, kunjungan tersebut untuk mencari wilayah pengembangan budidaya udang yang berkelanjutan. Dalam hal ini, lokasi yang dinyatakan cocok untuk tambak undang berkelanjutan berada di Kecamatan Ciemas.

"Terkait aturan dan tata ruangnya sudah ada. Daerah (Ciemas) tersebut merupakan area pertambakan," ujar Marwan, kepada awak media, Rabu (3/6/2020).

Selain itu, menurut Marwan, potensi udang di Kabupaten Sukabumi sangat melimpah. Ditambah, wilayah selatan Kabupaten Sukabumi belum tercemar.

"Sekarang sedang dijajaki. Nanti Sukabumi akan menjadi demplot tambak udang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di Indonesia ada lima. Kabupaten Sukabumi menjadi yang ke lima," terangnya.

Maka dari itu, lanjut Marwan, peran serta masyarakat harus lebih tinggi. Potensi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Masyarakat yang diajak budidaya harus benar-benar menggeluti secara baik. Sehingga bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Sementara, Slamet menyampaikan, akan membuat model percontohan tambak udang berkelanjutan. Hal itu dengan membangun kawasan terdiri dari kluster-kluster.

"Sehingga, dalam menarik air dari laut dan kembali dialirkan ke laut lagi secara bersih. Termasuk kaidah cara budidaya yang baik akan dilakukan. Kabupaten Sukabumi memiliki potensi untuk dibuat model percontohan tambak berkelanjutan," tegasnya.

Dikatakan Slamet, hal tersebut sejalan dengan program Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan ekspor udang sekitar 250 persen di 2024. Sebab, udang memiliki nilai ekspor tertinggi, selain ikan tuna.

"Hasil kajian para ahli, udang masih menempati komoditas strategis sampai puluhan tahun ke depan. Udang disenangi masyarakat dunia. Prospeknya tidak terbatas untuk kebutuhan dunia. Indonesia sendiri penghasil nomor 2 udang setelah India," pungkasnya. (Mamat. S Dolen)***

Tim Divisi Kesehatan LPKDN Bantu Rujuk Warga Melahirkan ke RSUD Sekarwangi

SUKABUMI (tribunnews.my.id)- Empati dan rasa kemanusian tim divisi kesehatan Lembaga Perlindungan Konsumen Dharma Nusantara (LPKDN) DPD Sukabumi, tergugah saat melihat warga Kampung Palasari Girang, RT 07 RW 01, Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, yang akan melahirkan.

Pasalnya, warga yang bernama Ai Rumiati tersebut tidak mempunyai Jaminan Persalinan (Jampersal) baik BPJS maupun lainnya. Dalam hal ini, tim divisi kesehatan LPKDN membantu warga tersebut dengan merujuk dari Puskesmas Kecamatan Kalapanunggal ke RSUD Sekarwangi Cibadak.

Salah satu tim divisi kesehatan LPKDN, Dolen menyampaikan rasa terimakasih kepada Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, H. Adjo Sardjono yang juga sudah membantu dan mensupport serta memfasilitasi warga tersebut untuk membuat jampersal.

"Alhamdulillah, walaupun segala administrasinya belum selesai tapi si pasien sudah bisa pulang. Karena melahirkannya berjalan dengan lancar," ujarnya.

Sementara, Ade Sopian suami Ai Sumiarti mengucapkan rasa terimakasih kepada tim divisi LPKDN yang telah sigap untuk membantu.

"Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada bapak Wabup yang telah membantu meringankan beban masyarakat terutama saya. Untuk hal ini tidak akan pernah saya lupakan," tuturnya.

Ade berharap, lembaga lain bisa mencontoh dari LPKDN. "Semoga LPKDN ini menjadi contoh untuk lembaga lain, dan agar terus bisa membantu warga masyarakat khususnya yang sakit. Semoga LPKDN semakin maju dan sukses," pungkasnya. (Mamat. S)***

Tak Terima Kapalnya Ditangkap, Pengusaha Batam Ini Akan Tempuh Jalur Hukum

TRIBUNNEWS.MY.ID, BATAM : 

Tidak terima atas penangkapan kapalnya di perairan Malaysia  Pengusaha Batam akan lakukan langkah hukum kepada Institusi Bea Cukai Karimun.

Pengusaha Batam yang bernama Haji permata itu mengatakan kejadian penangkapan yang dilakukan bea cukai Karimun Senin kemarin (1/6/2020) sekitar pukul 16.00 waktu negara Malaysia.

Menurutnya penangkapan itu telah melanggar Standard Operasional Prosedur (SOP) karena penangkapan itu bukan perairan wilayah hukum Indonesia melainkan wilayah hukum Malaysia.Selasa (2/6/2020).

Jelas dikatakannya pada saat ditegah oleh Bea cukai Karimun kapalnya berada di titik koordinat 01°16.660 N 104°11.020 E yakni sekitar 3 Mill dari bibir pantai Malaysia petronas.

" Ini sudah merugikan kami dari pengusaha dengan tindakan bea cukai Karimun yang telah membawa kapal yang bukan wewenangnya" Ucap Haji Permata kepada wartawan.

Lanjut Permata, Kapalnya sudah ditangkap dan diperiksa oleh pihak BC Karimun namun tidak ditemukan ada barang dari Indonesia tapi kapal tetap dibawa ke kantor bea cukai yang berada di karimun itu sangat merugikan dirinya.

" Saya akan tuntut kerugian saya" Jelasnya.

Pria asal Bugis itu kembali menjelaskan dirinya hanyalah sebagai transportasi saja dan pemilik barang adalah milik orang Malaysia terangnya kepada wartawan.

Dan sampai sekarang, Permata menjelaskan belum tahu kapalnya di bawah ke kantor dengan alasan pemeriksaan.

Sementara haji permata menerangkan bahwa dokumen kapalnya lengkap semua kenapa harus ditahan sama bea cukai, apa dasarnya BC Karimun menahan kapalnya ?

Lanjutnya kerugian yang dialaminya bukan kali ini saja, sebelumnya haji permata mengalami kerugian dengan meninggalnya 2 ABK beberapa bulan lalu, pada saat itu kapal miliknya ditabrak kapal patroli bea cukai Karimun.

Ketika ditanya kapan pengusaha Batam itu akan menempuh jalur hukum pihaknya hanya menjawab akan mengatur waktunya dengan kuasa hukumnya, yang pasti kata Permata akan tempuh jalur hukum.

"Kalau kita salah silahkan disikat tapi kita tidak salah ngapain harus ditangkap" jelasnya

Sementara itu Kanwil DJBC Kepri, Agus Yulianto ketika dikonfirmasi terkait adanya kapal yang ditegah oleh Bea Cukai Karimun pihaknya menjawab dirinya belum mendapatkan laporan.

"Belum ada laporan penangkapan, hanya ada beberapa pemeriksaan" Jawabnya singkat.

Editor : Efendy Tampubolon