Diduga Koperasi Tani Mandiri Rampas Lahan Yang Di Kelola Masyarakat - TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita

Selasa, 10 Maret 2020

Diduga Koperasi Tani Mandiri Rampas Lahan Yang Di Kelola Masyarakat

Diduga Koperasi Tani Mandiri Rampas Lahan Yang Di Kelola Masyarakat

Tribunnews.my.id | Sumatera utara

Masyarakat Dusun Sei Dua Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu utara Provinsi Sumatera utara saat ini merasa resah sebab lahan yang telah mereka kelola dan kuasai selama ini sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang dan telah mereka tanami sawit dan pohon kelapa,ubi dan tanaman lainya di rampas oleh Koperasi Tani Mandiri.


Lahan masyarakat tersebut sudah 27 tahun di buka dan dikelola oleh masyarakat dan kami juga membayar PBB nya tapi kenapa saat ini lahan tersebut yang sudah produksi dan menghasilkan tiba-tiba melalui Koperasi Tani Mandiri lahan masyarakat tersebut di serobot”ungkap masyarakat setempat.

Aman mengungkapkan kepada team media dengan mengatasnamakan Program HTR koperasi tani mandiri merampas hak-hak masyarakat yang selama ini menjadi mata pencarian masyarakat setempat malah hasil tanaman masyarakat yang selama ini masyarakat yang tanam malah koperasi tani mandiri yang ambil hasilnya”ungkap aman kesal.


Mirisnya lagi jalan untuk menuju lahan masyarakat Pihak koperasi tani mandiri telah menututup jalan askes masyarakat dan masyarakat sudah tidak bisa mengambil hasil tanaman sawit,kelapa,ubi dll yang selama ini menjadi mata pencarian masyarakat setempat.

Terpisah saat Lidik Kasus menghubungi kepala KPH Wilayah kisaran Pak Wahyudi mengatakan bahwa sesuai tapal batas memang benar HTR Koperasi Tani Mandiri masuk dalam wilayah kabupaten labura seluas 565 di desa air hutam dan pemkab labura juga dalam hal ini atas nama Bupati Kharuddinsyah Sitorus telah menyurati Menteri Kehutanan RI dengan No.522/1196/tapem/2019 tertanggal 22 juli 2019 prihal tumpang tindih tentang lahan pecadangan HTR di kabupaten asahan dengan kabupaten Labura.

Intinya saya akan siap membantu bila ada perselisihan antara pihak koperasi dengan masyarakat dan saya sudah sampaikan sebelumya juga kepada masyarakat untuk mendata semua masyarakat yang lahanya ada di dalam kawasan HTR namun sampai saat ini belum ada saya terima data tersebut”ungkapnya.

Soni Ketua Umum Lidik Kasus Pusat dan Pendiri lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia saat turun kelokasi HTR dengan di dampingi perwakilan masyarakat dan beberapa awak media serta Kuasa hukum dari masyarakat mengatakan sedang mendalami kasus ini dan melengkapi bukti-bukti otentik agar nantinya bila di temukan sesuatu yang sipatnya merugikan masyarakat kita siap akan membantu masyarakat untuk melaporkan kasus ini dan minta untuk di tinjau ulang keberadaan HTR tersebut apakah memang sudah benar atau ada yang salah dalam program tersebut”ungkapnya.

Dan bila memang bukti-bukti itu sudah cukup kita akan buat laporan ke Mabes polri dan KPK dan meminta kepada pihak terkait untuk mengaudit koperasi juga izin yang dimiliki koperasi Tani Mandiri sebab dari hasil keterangan yang didapat bahwa diduga izin koperasi Tani Mandiri Sudah tidak aktif lagi”tutup Soni.

(Red/LLK)

loading...

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved