Gubernur Jawabarat Siapkan Dana Rp,14.187 Triliun,Untuk Dana Dampak Terkena Virus Covid-19 - TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita

Minggu, 29 Maret 2020

Gubernur Jawabarat Siapkan Dana Rp,14.187 Triliun,Untuk Dana Dampak Terkena Virus Covid-19

Gubernur  Jawabarat Siapkan Dana Rp,14.187 Triliun,Untuk Dana Dampak Terkena Virus Covid-19




Tribunnews.my.id-jawabarat-
Gubernur jawa barat mengadakan rapat  koordinasi (Rakor) untuk  penggalangan dana dampaknya pademik covid -19 sebesar Rp 14.187. Triliun,Untuk Terkena dampak Covid-19,

Rapat koordinasi tersebut diadakannya di gedung sate bandung sabtu 28/03/2020. Yang hadir dalam rakor ini yaitu ketua DPRD jabar taufik hidayat bersama dengan jajaran pimpinan, para ketua fraksi, komisi DPRD, BAPPEDA, Kepala dinas dan Humas keprotokolan setda propinsi jawa barat.
Gubernur jawa barat Ridwan kamil mengumumkan dalam penanganan perekonomian jabar dampak dari pademi covid -19.


" Dalam waktu dekat kami akan menjalankan bantuan kepada warga jabar yang terdampak covid -19 dan penyaluran bantuan tersebut akn difokuskan untuk masyarakat miskin yang belum mendapatkan perlindungan sosialisasi dari APBN sebanyak 367.825 keluarga rumah tangga sasaran ( KRTS),serta keluarga rentan miskin sebanyak 551.700 atau dengan total sasaran sebanyak 919.525 KRTS" papa ridwan kamil
Yang dimaksud keluarga rentan yaitu mereka yang mengalami kesulitan ekonomi karena pekerjaan atau usahanya terpuruk akibat dampk dari pademik covid -19 dan mereka yang mengalami kehilangan pekerjaan karena di PHK,"Ungkapnya

Pemerintah propinsi jawa barat sudah mempersiapkan penerapan pembatasan interaksi sosial (sosial distancing) selama empat bulan setiap KRTS akan memperoleh bantuan tunai 100rb perkeluarga perbulannya dan juga mendapatkan bantuan non tunai berupa sembako senilai Rp 200,000 perkeluarga perbulannya atau dengan total yang diterima perkeluarga dalam perbulannya senilai Rp 300.000.
Namun pihak DPRD mengusulkan untuk bantuan tersebut dipebesar senilai Rp 500.000 untuk perkeluarga tiap bulannya dengan kompensasi 70% bantuan non tunai dan 30% untuk bantuan tunai dalam perbulannya," Jelasnya


"Kalau  tidak ada halangan kami akan gerak cepat, sesuai dengan arahan pemerintah pusat, bantuan ini akan kami salurkan kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang jumlahnya mendekati 1juta keluarga " ujar emil.
Untuk usulan dari DPRD akan di kaji ulang oleh BAPPEDA jawa barat bersama tim ahli.
Dana yang akan dianggarkan pemda propinsi jawa barat untuk program jaminan sosialisasi diluar pemerintah pusat akan diambil dari APBD 2020 yang telah digeser berdasarkan arahan presiden RI, pemda menggeser beberapa mata anggaran seperti penghematan perjalanan dinas pejabat, dana desa dan anggaran proyek yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Gubernur jawa barat Ridwan kamil akan mewajibkan pemerintah kabupaten atau pemerintah  kota agar menganggarkan dana dari APBD, sehingga total bantuan yang akan didapatkan misbar ini lebih besar.

" kita berikan tugas arahan ke 27 kabupaten/ kota harus memberikan tambahan sesuai kemampuannya" ujar gubernur
Dalam jaringan sosial ini akan diberikan lewat kegiatan padat karya upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat kecil dengan bantuan pendidikan universal untuk sekolah menengah swasta dan penurunan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional ( PBI, IJTI) serta untuk bantuan keluarga yang anggota keluarganya terindikasi sebagai orang dalam  pemantauan (ODP) dan terinfeksi covid-19.
Kelima komponen progam jaringan pengawasan sosial untuk skenario penerapan sosial distancing selama empat bulan ini diperkirakan akan menelan biaya anggaran kurang lebih senilai Rp. 14.187 triliun yang akan dikeluarkan untuk jaringan jaminan sosialisasi diluar pemerintah pusat yang disalurkan kepada masyarakat miskin,"Pungkasnya
(Red)

loading...

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved