Ketua BPD Rapat Tertutup Diduga Untuk Perbaharui RAB" ADD Angaran Tahun 2019 - TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita

Kamis, 12 Maret 2020

Ketua BPD Rapat Tertutup Diduga Untuk Perbaharui RAB" ADD Angaran Tahun 2019

Ketua BPD Rapat Tertutup Diduga Untuk Perbaharui RAB" ADD Angaran Tahun 2019

Tribunnews.my.id | Pakpak Bahrat

Ketua BPD Desa Kuta Babo Berinisial ( J.padang ) sebagai pimpinan rapat dan saudara ( L.padang ) sebagai Mantan Kepala Desa Kuta Babo mengadakan rapat tertutup dengan Pj Kepala Desa Kuta Babo,Babinsa,Bhabinkhantibnas,anggota BPD dan seluruh kaur desa senin (09/03/2020) di rumah ketua BPD kuta babo Kecamatan Tinada kabupaten Kakpak Bharat.


Saat team media akan melakukan peliputan tentang rapat tersebut awak media tidak diperbolehkan masuk ke ruangan rapat tersebut dan sepertinya ada yang di sembunyikan tentang rapat tertutup tersebut.

Setelah selesai rapat awak media langsung konfirmasi dengan bapak Pj kepala desa dan beliau mengatakan hasil rapat tersebut bahwasanya mantan kepala Desa Kuta Babo ( L.padang ) ingin memperbaharui RAB tw I,II. Tahun anggaran 2019”ungkap Pj Kades Kuta Babo.

Bapak Pj kepala Desa Kuta babo ( D.Boang Manalu ) mengatakan kepada awak media secara tegas menolak permintaan saudara mantan kepala Desa ( L.padang ) untuk memperbaharui RAB tersebut.

Mantan kepala Desa ( L.padang ) Mengatakan pada rapat tersebut bahwasanya Pemdes,Insfektorat ,BPKP,sudah menyetujui RAB bisa di perbaharu”ungkap Pj Kades Kuta Babo kepada awak media.

Saat beberapa awak media konfirmasi ke Insfektorat kabupaten Pakpak Bahrat dan betemu dengan Tim editor Insfektorat Pak Safril Sembiring untuk menanyakan terkait permasalahan tersebut apa benar sudah ada persetujuan dari pihak Insfektorat dalam  memperbaharui RAB Desa Kuta Babo tahun 2019 atau memang sudah ada kong kalikong dengan pihak insfektorat dan Pemdes terkait masalah ini dan beliau dengan tegas mengatakan bahwa pihak insfektorat tidak ada menyetujui dan mengetahui adanya Perbaruan RAB desa kuta babo Triwulan I dan II tersebut.

Kami insfektorat selalu berkerja profesional dan tidak ada melindungi kades atau mantan kades yang salah dalam penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) sebab itu adalah tugas kami dalam melakukan audit menyeluruh terhadap desa yang ada di pakpak bharat ini, dan bila memang mereka bersalah kita akan tindak sesuai dengan hukum yang berlaku”ungkapnya.

Kami juga baru beberapa hari ini ada dapat surat dari pihak polres terkait pengaduan salah satu lembaga dari pusat yang mengadukan dua mantan kades di pakpak bharat yang diduga melakukan penyalahgunaan anggran dana desa dan membuat laporan fiktif dan kami sebagai tim auditor bila di minta keterangan terkait masalah tersebut akan kami sampaikan sesuai fakta yang ada kami temui di lapangan”tutup Safril.

Terpisah saat awak media menghubungi Ketua umum Lidik Kasus Pusat Soni,beliau mengatakan bahwa kita ada buat pengaduan dua mantan kades di kabupaten pakpak baharat ke Polda Sumut atas dugaan penyalah gunaan anggaran Dana Desa dan dugaan adanya laporan pertanggung jawaban yang fiktif.

Pihak Polda Sumut telah melimpahkan kasus tersebut ke Polres Pakpak Bharat dan sedang mendalami kasus tersebut dan pihak pengadu juga sudah di periksa dan menyerahkan barang bukti pendukung dalam kasus dugaan penyalah gunaan anggaran dana desa dan laporan pertanggung jawaban yang diduga fiktif pada hari kamis (12/03/2020) di polres pakpak bahrat provinsi sumatera utara (red)

loading...

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved