Diduga Terjadi Pembiaran Kasus Perambahan Kawasan Hutan di Pasaman Barat Sumbar - TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita

Senin, 11 Mei 2020

Diduga Terjadi Pembiaran Kasus Perambahan Kawasan Hutan di Pasaman Barat Sumbar

Diduga Terjadi Pembiaran Kasus Perambahan Kawasan Hutan di Pasaman Barat Sumbar


Sumbar (tribunnews.my.id)- Meningkatnya kasus perambahan hutan lindung dan hutan produksi di Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi perkebunan kelapa sawit. Sampai saat ini, diduga tidak tersentuh hukum dan adanya kesan pembiaran.

Hasil investigasi Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) dan beberapa awak media pada Jumat (7/5/2020) s/d Sabtu (9/5/2020) menemukan kerusakan hutan Mangrove dan kawasan hutan yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit yang sangat luar biasa dampak kerusakannya.

Dari keterangan masyarakat yang tidak ingin namanya di sebutkan, bahwa ada beberapa pengusaha dari Nagari Aia Bangih yang membuka kawasan hutan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit.

Bahwasanya, para pengusaha tersebut juga sudah pernah di tangkap alat beratnya dan diberi sanksi. Namun, sampai saat ini masih melakukan perambahan hutan terus menerus tanpa ada rasa efek jera sedikit pun.

Saat LPLHI dan beberapa awak media menghubungi salah seorang petugas polhut KPH Pasaman, Marihot Manulang untuk konfirmasi terkait masalah tersebut menjelaskan, bahwa pihak KPH telah sering melakukan razia gabungan dengan TNI/Polri dan mengamankan pelaku juga alat bukti seperti shinzu. Kemudian, di serahkan kepada pihak penyidik Polres Pasaman Barat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

"Intinya, kami sudah maksimal dalam melakukan tugas kami dalam mengamankan kawasan hutan. Namun sampai saat ini kasus perambahan hutan masih tetap saja berjalan dan terus meningkat," ungkap Marihot.

Terpisah, Ketua LPLHI wilayah Sumbar, Benza Irawan mengatakan, bahwa pihaknya turun dengan Dewan Pengawas LPLHI Pusat dan beberapa awak media. Karena adanya laporan masyarakat, dan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap para oknum pengusaha yang telah melakukan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tersebut.

"Kami dari LPLHI mengharapkan adanya penindakan hukum terhadap para pengusaha perambah hutan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku," tegasnya.

Dikatakannya, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan atau turut serta melakukan kejahatan itu adalah perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf A dan B dan harus ditindak jangan ada kesannya pembiaran.

"Kami LPLHI akan melakukan gugatan kepada para oknum pengusaha yang telah mengalih fungsi kawasan hutan tersebut ke pengadilan. Dan kami juga sudah mengantongi nama-nama oknum tersebut untuk segera menggugatnya di pengadilan dengan segera," pungkas Benza.... Bersambung. (Team)***

loading...

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved