LPLHI Laporkan Oknum Pengusaha Perambah Hutan di Pasaman Barat Ke Gakum KLHK Pusat - TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita

Jumat, 15 Mei 2020

LPLHI Laporkan Oknum Pengusaha Perambah Hutan di Pasaman Barat Ke Gakum KLHK Pusat

LPLHI Laporkan Oknum Pengusaha Perambah Hutan di Pasaman Barat Ke Gakum KLHK Pusat


SUMBAR|Pasaman Barat (tribunnews.my.id) - Terkait kasus perambahan kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang terjadi di Desa Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) melaporkan 11 Pengusaha perambah kawasan hutan dan terkait jual beli lahan kawasan hutan ke Gakum KLHK Pusat.

Pendiri dan Dewan Pengawas LPLHI, Soni mengatakan, bahwa pihaknya melaporkan 11 orang oknum pengusaha dengan inisial H, Is, Ad, El, AF, NA, H, Dl, H, AR dan LN ke Gakum KLHK Pusat yang telah merubah alih fungsi kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Selain itu, juga diduga adanya praktek jual beli kawasan hutan di Kabupaten Pasaman Barat. Karena dinilai pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumbar sudah tidak mampu mengatasi masalah perambahan kawasan hutan yang telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit," ujarnya.

Ia menuturkan, karena sesuai dengan Undang-undang No. 23, kewenangan pemangku kawasan hutan lindung dan hutan produksi adalah Dinas Provinsi Sumbar. "Namun sepertinya, pihak DLHK Provinsi Sumbar adanya kesan melakukan pembiaran. Sebab itu kita laporkan ke Gakum KLHK Pusat," terangnya.

Ia meminta, kepada Direktorat Jenderal penegakan hukum KLHK Pusat untuk segera memanggil 11 orang yang telah dilaporkan untuk dimintai penjelasan atau penyelesaian permasalahan ini secara aturan dan undang-undang yang berlaku.

"Kami dari LPLHI, meminta secara tegas kepada Gakum KLHK Pusat untuk memproses hukum pengusaha tersebut yang telah merubah alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Agar menjadi efek jera terhadap Perambah Hutan lainnya di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumbar," tegasnya

Dikatakan Soni, terkait temuan lainya masalah tapal batas antara Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Madina dan antara Kecamatan Batahan dengan Nagari Aia Bangih yang diduga adanya pergeseran tapal batas.

"Lahan tersebut diduga diperjualbelikan kepada salah seorang pengusaha asal Sumatera Utara, yang diduga ada melibatkan pejabat setempat. Dan kita masih mengumpulkan bukti-bukti otentik untuk melengkapi laporan kami ke Bareskrim Mabes Polri di Jakarta," jelasnya.

Menurutnya, karena mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan atau turut serta melakukan kejahatan itu adalah perbuatan melawan hukum. "Sesuai dengan undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf A dan B," imbuhnya.

Kepala UPTD KPHP Pasaman Raya, Yandesman, saat dihubungi awak media, Selasa (12/5/2020) terkait masalah hutan lindung dan hutan produksi yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Dirinya tidak pernah mau menjawab pesan singkat WhatsApp dari awak media dan hanya di red saja.

Namun, saat di telepon dirinya hanya mengatakan sedang rapat. Kemungkinan pihak DLHK Provinsi Sumbar tidak mampu mengatasi masalah ini, karena dari informasi yang didapat ada oknum anggota dewan Kabupaten dan Provinsi juga yang membuka lahan dalam kawasan hutan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit di Daerah Pasaman tersebut.

"Bila LPLHI ingin melaporkan ke Gakum KLHK Pusat, itu lebih baik. Karena diareal tersebut memang banyak oknum yang terlibat. Jadi penegakan hukum tidak maksimal," ungkap Kepala Bidang PPH Provinsi Sumbar, Senatung, saat dihubungi awak media, Kamis (14/5/2020).

Sementara, salah seorang warga setempat mengungkapkan kepada awak media, bahwa sebelumnya juga sudah pernah adanya laporan masyarakat ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, Bupati dan Gubernur.

"Namun sampai saat ini laporan tersebut tidak pernah di tindak lanjuti, dan bila ada team yang turun hanya sekedar check lokasi dan tidak adanya tindakan hukum lanjutan," jelasnya...... Bersambung. (Redaksi)***

loading...

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved