Pertanyakan Anggaran DD, Warga Geruduk kantor Desa Ciburuy - TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita

Minggu, 17 Mei 2020

Pertanyakan Anggaran DD, Warga Geruduk kantor Desa Ciburuy

Pertanyakan Anggaran DD, Warga Geruduk kantor Desa Ciburuy

Tribunnews.my.id | Bogor

Beberapa tokoh masyarakat dan warga Kp Cibandawa jumat 15 mei 2020 datangi Kantor Desa Ciburuy, untuk mempertanyakan anggaran serta kinerja Pemerintahan Desa yang terlihat banyak kejanggalan serta tidak transparan terhadap masyarakat.


Hal tersebut disampaikan Agus Saleh, salah seorang warga Kampung Cibandawa RT 03 RW 07 desa setempat saat ditemui awak media, Sabtu (16/5/2020).

Menurutnya, pengalokasian dana desa Ciburuy yang bersumber dari APBN dalam realisasi penggunaannya tidak jelas dan tidak transparan. Sehingga, menduga ada indikasi penyelewengan anggaran.

“Iya, kami mempertanyakan transparansi anggaran kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana desa kepada Pemerintah Desa Ciburuy khususnya Kepala Desa yang baru menjabat beberapa bulan ini,” katanya. Sabtu (16/5/2020).

Ia menerangkan, ada beberapa hal yang membuat dirinya ragu akan penggunaan dana desa tersebut. Diantaranya mengenai biaya untuk kegiatan penanganan Covid-19 maupun pelaksanaan pembangunan jembatan yang diduga sarat akan penyimpangan.

“Selama ini, apa yang dilakukan pihak desa tidak ada transparansi dalam pengalokasian dana desa yang bersumber dari pusat ini, berapa untuk penanganan covid, pembangunan jembatan dan pembelian satu unit mobil ambulance. Makanya kami pertanyakan, karena kan dalam aturannya juga jelas harus transparan dan ada musyawarah dulu sebelum pelaksanaan,” ucapnya.

Selain itu, Agus juga mempertanyakan keberadaan kepala dusun (Kadus) yang baru menjabat saat ini. Dimana, mereka yang telah jadi kadus itu tidak dipilih berdasarkan aspirasi masyarakat. Tapi berdasarkan hasil penunjukan kepala desa.

“Nah ini juga kami bingung, kenapa kadus sekarang tidak dipilih langsung oleh masyarakat, malah ditunjuk langsung oleh kades. Mending kalau bukan tim suksesnya, jadi kalau begini apa jadinya,” tegasnya.

Ironisnya lagi, sambungnya, mengenai penyaluran bantuan sosial dari pemerintah, dimana dalam realisasinya tidak tepat sasaran. Hal tersebut terungkap dari adanya beberapa warga yang berstatus golongan menengah keatas serta Aparatur Sipil Negara ( ASN ) menerima bantuan, sedangkan warga miskin tidak mendapatkannya.

“Ini kenapa bisa terjadi, ko banyak orang kaya berstatus ASN yang notabene guru, sementara yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, kasihan kan,” ungkapnya. ( R. Kartolo )

loading...

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved