Dugaan Pergeseran Tapal Batas Antara Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Madina Mulai Terkuak - TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita

Minggu, 07 Juni 2020

Dugaan Pergeseran Tapal Batas Antara Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Madina Mulai Terkuak

Dugaan Pergeseran Tapal Batas Antara Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Madina Mulai Terkuak


PASAMAN BARAT|tribunnews.my.id- Kasus polemik tapal batas antara Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Madina, Provinsi Sumatera Utara telah menuai pro dan kontra di masyarakat setempat, yang mana masyarakat setempat meminta agar kasus tersebut dapat segera terkuak dan siapapun yang terlibat agar dapat di proses sesuai hukum yang berlaku.

Sebab, hasil investigasi Lembaga Lidik Kasus Pusat yang turun langsung dengan beberapa awak media ke daerah perbatasan antara Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Madina, Jumat (8/5/2020) menemukan adanya alat berat di areal perbatasan tersebut.

Ketua Umum Lembaga Lidik Kasus Pusat, Soni mengatakan, bahwa sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus dugaan adanya pergeseran tapal batas tersebut yang di komersilkan.

"Apakah ada keterlibatan oknum dari dinas terkait atau masyarakat setempat," ujar Soni, saat dikonfirmasi oleh beberapa awak media terkait kasus tapal batas.

Dikatakan Soni, pihaknya dari Lembaga Lidik Kasus Pusat sebenarnya telah memiliki beberapa bukti otentik tekait kasus tapal batas tersebut. "Namun kami masih melengkapi bukti-bukti tersebut, untuk melengkapi laporan kami ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri di Jakarta," terangnya.

Sesuai dengan UU Nomor 23, lanjut Soni, bahwa kewenangan pemangku kawasan hutan lindung dan hutan produksi adalah Pemerintah Daerah, yaitu Dinas Provinsi.

"Jadi bila dalam hal tersebut adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, ya kita meminta kepada pihak penegak hukum untuk turun tangan melakukan investigasi terkait masalah tersebut," jelasnya.

Sementara, Kasi Perijinan yang juga ahli Planologi, Yuhan Syahri S.Hut menyampaikan, bahwa batas administrasi sebenarnya telah di syahkan dari tahun 2018, dan data tersebut baru akhir Desember 2019 di dapat dan karena perbatasan tersebut berselisih terus.

"Serta adanya permintaan masyarakat dari dua kelompok antara Kecamatan Batahan dan Nagari Aia Bangis, untuk mengetahui mana sih batas sebenarnya. Jadi kita membantu untuk menentukan titik kordinat tersebut," papar Yuhan, kepada awak media saat dihubungi, Kamis (3/6/2020).

Awalnya, tambah Yuhan, ada tim dari Dinas Provinsi Kota Padang minta ditunjukan dan didampingi untuk menentukan batas adminitrasi, karena ada UPTD di Pasaman Barat.

"Jadi saya yang mewakili untuk mendampingi pihak tim dari Povinsi, dan kita hanya menunjukan titik sudut saja dengan menggunakan GPS. Dan semuanya ada lima titik saja yang kita ambil. Titik kordinatnya di daerah perbatasan tersebut," imbuhnya.

Terpisah, saat awak media menghubungi pihak Nagari Aia Bangis dan pihak Kecamatan Sungai Beremas melalui Kasi Pemerintahan Nagari Aia Bangis mengaku, bahwa pihak pemerintah setempat tidak mengetahui hal tersebut, tekait adanya penentuan tiik kordinat batas adminitrasi antara Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Madina.

"Harusnya bila memang untuk menentukan tapal batas, harus melibatkan kedua belah pihak pemerintah daerah yang ada di perbatasan. Baik dari tingkat Nagari, Kecamatan, Polsek, intinya muspika dan Muspida harus hadir. Karena ini menyangkut masalah perbatasan," tegasnya.

"Intinya, apa bila hal ini sudah sampai muncul di media berarti ini harus menjadi perhatian publik dan pemerintah pusat. Apa sebenarnya yang telah terjadi, hingga masalah ini menjadi polemik di mata masyarakat setempat. Ada apa di balik ini semua," pungkasnya.....Bersambung. (Red)

loading...

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved