Kasus Perambahan Hutan Negara di Pasaman Barat Gakum KLHK Pusat dan Polda Sumbar Diminta Berkerjasama - TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita

Jumat, 19 Juni 2020

Kasus Perambahan Hutan Negara di Pasaman Barat Gakum KLHK Pusat dan Polda Sumbar Diminta Berkerjasama

Kasus Perambahan Hutan Negara di Pasaman Barat Gakum KLHK Pusat dan Polda Sumbar Diminta Berkerjasama

Tribunnews.my.id | SUMBAR

Kasus perambahan kawasan hutan dan alih pungsi kawasan hutan negara menjadi perkebunan kelapa sawit di nagari aia bangi Kecamatan sungai beremas provinsi sumatera barat yang sekarang telah di tangani polda sumbar melalui polres pasaman barat dan Gakum Klhk wilayah sumatera masih belum terselesaikan dan masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas.


Sebab hasil penelusuran beberapa awak media dan lembaga peduli lingkungan hidup ke lokasi alih pungsi hutan tersebut menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum dan para mafia tanah dan lahan dalam kawasan hutan tersebut.

Saat awak media jumat (12/06/2020) konfirmasi dengan penyidik yang menangani kasus perambahan kawasan hutan di pasaman barat Bripka Ival beliau mengatakan bahwa hasil pertemuan dengan pihak gakum kita minta gakum untuk membekup kita dan jalin kerjasama karena begitu luasnya kawasan hutan yang telah beralih pungsi dan keterbatasan biaya operasional untuk turun kelapangan karena luasnya kawasan yang telah beralih pungsi tersebut”tegasnya

Kalau pihak gakum dapat membantu dan bisa turun bersama itu akan lebih cepat untuk mengatasi masalah ini,intinya polda sumbar melalui polres pasaman barat serius dalam penanganan kasus ini dan kita sudah adakan gelar perkara kepada salah seorang tersangka dalam kasus alih pungsi kawasan hutan yang akan kita tingkatkan ke tingkat penyelidikan.

Sebenarnya bukan kapasitas saya untuk memberikan keterangan terkait masalah ini karena saya bukan pimpinan saya hanya juper yang menangani kasus ini”ungkapnya

Terpisah sabtu (13/06/2020) saat awak media menghubungi kepala balai gakum wilayah sumatera Pak Edward Hutapea beliau mengatakan akan mempelajari dulu laporan tim yang turun yang telah melakukan verifikasi lapangan karena saya belum terima laporan dari mereka.

Noben Darma,SP yang merupakan sekjen DPP Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia mengatakan kepada awak media agar Gakum Klhk Pusat bersinergi dengan Polda sumbar untuk mengatasi masalah tersebut, kalau bisa segera mungkin di lakukan penyegelan di kawasan hutan yang telah berubah pungsi menjadi perkebunan kelapa sawit kalau bisa tanaman sawit yang sudah di tanam di cabut dan di tukar dengan tanaman kehidupan lainya”tutup noben.

(Ars)

loading...

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved