Merasa di Dzalimi, Warga Kota Bogor Mengadu Ke Istana Negara - TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita

Rabu, 10 Juni 2020

Merasa di Dzalimi, Warga Kota Bogor Mengadu Ke Istana Negara

Merasa di Dzalimi, Warga Kota Bogor Mengadu Ke Istana Negara


BOGOR|tribunnew.my.id- Kasus yang menimpa seorang ibu rumah tangga berinisial DA (50), telah menyita perhatian stakeholder atau Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bogor. DA melalui kuasa hukumnya Okta Pratama, SH, dari Kantor Hukum Yunio & Co telah mengadukan beberapa stakeholder Kota Bogor.

Kuasa Hukum DA, Okta Tarigan, SH mengatakan, pengaduan tersebut dimulai dari aduan atau laporan RT dan RW setempat, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Polres Kota Bogor sampai beberapa Dinas Kota Bogor ke instansi Ombudsman RI, Kompolnas RI, Divisi Propam Mabes Polri sampai dengan ke beberapa kementerian RI.

"Per tanggal sekarang 9 Juni 2020, DA bersama kuasa hukumnya melanjutkan laporan atau aduan. Serta meminta perlindungan hukum kepada Presiden RI bapak Ir. H. Joko Widodo, atas permasalahan yang sedang dihadapinya," ujar Okta, kepada awak media, Senin (9/6/2020).

Ia menyampaikan, DA yang sehari-harinya hanya seorang ibu rumah tangga, sekarang telah kehilangan barang berharga milik pribadinya berupa tanah dan bangunan di bilangan Harjasari Tajur Kota Bogor akibat ulah oknum beberapa Muspida Kota Bogor yang diduga lalai dan tidak bertanggung jawab.

"Serta telah ditetapkannya DA sebagai tersangka oleh penyidik Polres Kota Bogor, tanpa alasan dan pertimbangan hukum yang tidak jelas. Hal itu, semakin menambah kenestapaan sosial terhadap diri DA.
DA harus memikul beban dan cobaan yang sangat berat," terangnya.

Perbuatan jajaran Muspika Kota Bogor, lanjut Okta, sangatlah fatal. Perlu diketahui bahwa kliennya tidak pernah melakukan perbuatan hukum berupa menjual ke siapapun objek berupa tanah berikut bangunan miliknya.

"Namun, sekarang tiba-tiba ada AJB yang sekarang di klaim oleh WS. kalien kami kaget, kok bisa," paparnya.

Disamping itu, Okta menuturkan, dengan adanya keterlibatan Muspida Kota Bogor dimulai dari RT, RW, Lurah Harjasari, PPATS Camat Bogor Selatan dan SPK Polres Kota Bogor semakin menambah koleksi kesakitan dan penderitaan kliennya.

"Karena akibat ulahnya (oknum), klien kami kehilangan harta berharga miliknya. Dan sekarang harus dilabeli sebagai tersangka oleh Polres Kota Bogor. Saya ga habis pikir juga, sebagai orang paham hukum seberani itu jajaran Muspida Kota Bogor dalam memfasilitasi WS yang sekarang mengklaim barang milik klien kami," jelasnya.

Menurutnya, pihaknya telah mengadukan semua jajaran Muspida Kota Bogor ke beberapa instansi negara, dimulai lokal hingga nasional. Dan hari ini pihaknya akan mengadukan ke Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.

"Alasan aduan kami, selain karena adanya proses hukum yang diduga di manipulasi. Ibarat perang, klien kami sedang tersudutkan dan dikepung melawan beberapa komponen yang berada di struktur atau hierarki Muspida Kota Bogor. Maka dari itu kami meminta perlindungan hukum & HAM ke pucuk pimpinan negara ini," pungkasnya. (R.Kartolo)***

loading...

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved