Polresta Bogor Tak Hadiri Sidang Praperadilan - TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita

Kamis, 04 Juni 2020

Polresta Bogor Tak Hadiri Sidang Praperadilan

Polresta Bogor Tak Hadiri Sidang Praperadilan


BOGOR (tribunnews.my.id)- Sidang praperadilan yang diajukan DA melalui kuasa hukumnya Yunio & Co. Law Firm, pada Selasa (2/6/2020) lalu dengan agenda pembacaan gugatan praperadilan.

Gugatan tersebut menyampaikan inti permasalahan prosedural atau tekhnis yuridis penegakan hukum lidik dan sidik yang berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan internal POLRI lainnya seperti Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Perkabareskrim No. 1, 2, 3, 4 Tahun 2014.

DA mengatakan, selama proses Laporan Kepolisian Nomor : LP/543/XII/2019/JBR/Polresta.Bogor.Kota, tertanggal 8 Desember 2019, atas tuduhan DA diduga telah melakukan pidana keterangan bohong atas surat Akta Jual Beli Nomor 194 Tahun 2014.

"Saya tidak pernah menerima surat panggilan dari pihak Polresta Bogor. Saya tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Sementara, Kuasa Hukum DA pun tak tinggal diam saat kliennya mengalami peristiwa yang telah menyerang Hak Azasi Manusia (HAM) nya.

"Ini perkara sangat lucu sekali, pasalnya seorang ibu rumah tangga (50) diduga memalsukan dokumen seperti yang dituduhkan oleh pelapor WS. Toh inikan tanah dan bangunan masih milik atas nama DA, pemilik sah ditersangkakan. LUCU!!!!!," terang Okta Pratama, sekaligus Tim Kuasa Hukum dari DA.

Menurutnya, Justru kliennya yang benar-benar dirugikan baik secara sosial maupun hukum. Perbuatan WS yang mengklaim bahwa rumah milik kliennya, sampai saat ini tidak pernah menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

"WS tidak pernah menunjukan bukti kepemilikan yang sah kepada kami, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM). Sebagaimana hal itu telah disebutkan secara eksplisit didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah," jelasnya.

Selain melakukan gugatan praperadilan, lanjut Okta, terhadap jajaran struktural Polresta Bogor, pihaknya pun akan mengadukan PPATS Camat Bogor Selatan Kota Bogor, Sujatmiko yang sekarang menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Bogor, ke Ombudsman RI dan BPN Pusat, atas dugaan kelalaian dan / atau kesengajaan dalam membantu perbuatan WS yang telah membuat AJB tanpa adanya persetujuan dari DA & suami sahnya HR.

"Dalam minggu-minggu ini, kami akan lakukan itu (gugatan). Karena banyak yang terlibat didalam kasus ini. Karena akibat ulahnya, klien kami telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril," paparnya.

Dikatakan Okta, sidang gugatan praperadilan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 9 Juni 2020 dengan agenda pembacaan gugatan.

"Semoga pihak Polresta (tergugat) bisa menjadi contoh penegak hukum yang benar-benar taat terhadap panggilan yang sah dari Pengadilan Negeri Kota Bogor. Jangan mangkir!!!," tandasnya. (R .Kartolo)***

loading...

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved