4.298 KK Di Keluarkan Paksa, Dari Daftar Penerima PKH - TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita -->

Jumat, 15 Januari 2021

4.298 KK Di Keluarkan Paksa, Dari Daftar Penerima PKH

4.298 KK Di Keluarkan Paksa, Dari Daftar Penerima PKH

TRIBUNNEWS.MY.ID|MATARAM - Demi terwujudnya data penerima bantuan sosial non tunai, dari program keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Dalam hal ini agar tepat sasaran dan akuntabel, Dinas Sosial Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota terus meningkatkan kordinasi dengan pihak desa untuk melakukan  pemutakhiran data.

Kepala Dinas Sosial Ahsanul Khalik mengatakan, pemutakhiran data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa adanya upaya dari pihak desa atau kelurahan. Dimana untuk memperbaiki data yang di input dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Karena, ketidak tepatan sasaran bansos juga disebabkan, kurang maksimalnya musyawarah desa secara periodik dalam memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Jadi tidak ada istilah data penerima PKH itu langsung didaftar secara manual, Kemensos menarik datanya dari DTKS. Kalau DTKS tidak ada pemuktahiran di desa atau daerah, maka data lama kemungkinan itu yang terpakai,” ungkapnya.

Oleh karenanya Aka sapaan Akrab mantan kepala BPBD NTB ini menegaskan, bahwa data tersebut harus dibersihkan. Bila perlu data cleansing harus secara konstan. Meski demikian, lanjutnya, Pemprov NTB bersama Pemkab/Pemkot terus memperkuat komitmen melakukan validasi DTKS secara terstruktur dan terukur.

Terbukti setelah pada tahun 2020 berhasil melakukan validasi, dimana yang hasilnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial pada Bulan Oktober 2020. Dan berdasarkan Kepmensos RI 146/HUK/2020 tentang penetapan DTKS tahap II tanggal 26 Oktober 2020.

Bahkan Pemerintah Provinsi, telah melayangkan surat resmi yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Provinsi NTB, dengan nomor 35/V.1/Sosial tanggal 8 Januari 2021. Mengenai penetapan DTKS periode Maret 2021,” tuturnya.

“Poin yang disampaikan antaranya, bahwa Finalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada SIKS-NG dibuka tanggal 4 s/d 31 Januari 2021, dengan tetap merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” tambah Ahsanul Khalik.

Terkait dengan progress pelaksanaan PKH, kata AKA Provinsi NTB telah mengeluarkan atau graduasi istilah di PKH, bagi penerima PKH yang dianggap sejahtera.

Pada tahun 2020 saja, sebut dia, ada 4.298 Kepala Keluarga (KK) yang dikeluarkan dan yang mengundurkan diri secara mandiri. Karena, dilatarbelakangi kesejahteraan ekonomi.

“Jurus Jitu Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten Kota melalui pilar sosial mengeluarkan orang tersebut dengan cara graduasi paksa,” katanya.

“Karena sudah sejahterah dan advokasi mengundurkan diri serta dengan cara melabelisasi rumah penerima manfaat, agar rumah yang dilabelisasi dapat diawasi dan koreksi oleh warga setempat,” pungkas Ahsanul Khalik.(Red) 


 

loading...

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved