DPMPTSP Purwakarta Bantah Lemah Dalam Penegakan Hukum Terkait Cluster di Munjul - TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita -->

Rabu, 27 Januari 2021

DPMPTSP Purwakarta Bantah Lemah Dalam Penegakan Hukum Terkait Cluster di Munjul

DPMPTSP Purwakarta Bantah Lemah Dalam Penegakan Hukum Terkait Cluster di Munjul

TRIBUNNEWS.MY.ID|PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta membantah jika dinilai Lemah dalam penegakan Hukum, khususnya pada proyek Cluster Perumahan di wilayah Kelurahan Munjul Jaya kecamatan Purwakarta.

Melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Nurcahya saat ditemui di ruang kerjanya menegaskan. Bahwa sebelum adanya pernyataan tertulis berisikan protes dari sejumlah ketua RT dan Ketua RW setempat dan sempat viral.

Dimana pihaknya menegaskan telah lebih dulu menghentikan kegiatan proyek Cluster tersebut, sebelum protes warga muncul.

"Kami telah menghentikan kelangsungan pekerjaan Cluster tersebut, tepatnya pada senin tanggal 25 Januari pagi lalu. Penegakan penghentian tersebut setelah kami mendapat laporan dari warga jika terjadi banjir, dan dilokasi kami telusuri laporan tersebut dan menghentikan semua kegiatan," ujar Nurcahya kepada awak media Rabu (27/01).

Nurcahya menjelaskan, kepada pihak pengembang agar memperhatikan kelangsungan pekerjaan, Khususnya pada titik pekerjaan drainase.

Bahkan pihak pengembang juga ditekankan, agar membuat kolam penampung lumpur dan penataan saluran drainase. Dimana jika turun hujan, aliran air ke permukiman dibawah tidak terlalu deras, dan membawa material tanah sebagaimana dikeluhkan warga.

" kami hentikan sejak senin lalu (25 januari 2021), dan jangan dulu melanjutkan pembangunan, hingga selesai pengesahan siteplan dari Distarkim dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dari DPMPTSP untuk Cluster tersebut keluar," ujarnya.

Dihadiri DPMPTSP, Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) , Distarkim (Dinas Tata Ruang dan Permukiman), Lurah Munjul jaya dan Lurah Ciseureuh juga pemangku kebijakan lain, Nurcahya menceritakan bahwa Cluster tersebut telah dihentikan.

"adapun ijin yang mereka kantongi saat ini adalah ijin dari Pusat melalui aplikasi OSS, atau pendaftaran perijinan melalui online yang dikeluarkan dari pemerintah pusat terkait ijin lokasi pembangunan perumahan," cetusnya.

Lanjut Nurcahya menuturkan, Dan sebagaimana zona yang memang secara data sesuai peruntukan tata ruangnya, hanya saja ijin IMB dan site plan dari Pemkab Purwakarta memang belum dikeluarkan karena masih tahap proses.

Atas dasar keterangan diatas, Nurcahya menegaskan jika Pemkab Purwakarta enggan dinilai tidak tegas. Apalagi dianggap lamban menangani dan menerima laporan warga, khususnya soal keluhan pembangunan Cluster di Kel Munjul Jaya.

"kami tegaskan atas nama Pemkab Purwakarta bahwa kami tegas dan tegak juga respon menjalankan aturan," pungkasnya. (MLD)


loading...

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved