Andar Situmorang : Berharap Pemerintah Bersih - bersih Manipulasi di Kemendikbud dan Kemen ATR/BPN - TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita -->

Jumat, 12 Februari 2021

Andar Situmorang : Berharap Pemerintah Bersih - bersih Manipulasi di Kemendikbud dan Kemen ATR/BPN

Andar Situmorang : Berharap Pemerintah Bersih - bersih Manipulasi di Kemendikbud dan Kemen ATR/BPN

TRIBUNNEWS.MY.ID|JAKARTA - Sidang Gugatan Terkait Tanah Di Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara, Hingga Sekarang Masih Dalam Proses Dan Misteri. Dimana dengan nomor perkara 32/PDT.G/2021/PN.JKT.Pst.yang saat ini Berdiri gedung Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 1 Pangururan.

Andar Situmorang dari kantor pengacara Situmorang Nabonggal ditunjuk selaku kuasa hukum penggugat dari Jabarang Simbolon ahli waris pemilik tanah adat marga Simbolon seluas 2,4 hektar.

Adapun pihak-pihak yang digugat, menurut Andar Situmorang yang juga didampingi Cristian Situmorang, yakni Presiden RI, Menteri Pendidikan dan Menteri ATR/BPN RI, dimana para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No 1 yang diduga kuat palsu.

Menurut Andar, persidangan saat itu hanya dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sedangkan Presiden dan ATR BPN tidak hadir Saat Persidangan telah berlangsung.

“Betapa sedihnya hati rakyat melihat presiden bagi-bagi setifikat bahkan sepeda, sementara tanah rakyat diambil negara,” kata Andar yang dilansir dari Media Online Jelajah Perkara. Kamis (11/2/21).

Lanjut Andar Situmorang, pihaknya sudah 4 kali menyurati pihak-pihak tersebut, dengan tujuan meminta agar tanah tersebut dikembalikan kepada masyarakat.

“Menteri-menteri sudah disurati. Surat pertama sehari setelah Presiden dilantik,” paparnya.

Namun lanjutnya, baru ada balasan dari Presiden, setelah surat ke 4, dengan isi bahwa untuk tanah yang diketahui merupakan tanah adat Simbolon tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai Direktorat Pendidikan pada tahun 2000 Silam.

“Presiden menjawab, dengan rekomendasi dari Kementerian ATR,” ujarnya yang juga menjelaskan bahwa batas perjanjian warga dengan Pemerintah adalah hingga tahun 2006.

Untuk itu, sebagai kuasa hukum Andar memberi pilihan kepada Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan untuk mengganti rugi lahan tersebut, mengingat jalannya proses pendidikan juga harus dikedepankan Untuk Anak Cucu Penerus Generasi Bangsa.

“Udah Pemerintah ganti rugi saja sebesar 99 miliar rupiah,karena tidak mungkin kita bongkar sekolah. Sebab itu untuk kepentingan anak generasi bangsa. Sementara dulu dikorupsi oleh Menterinya 146 miliar untuk pameran buku bohong-bohongan di Jerman dan sudah dilaporkan ke KPK, ini tidak seberapa, cuma 99 miliar,” tandas Andar Situmorang Dengan Nada Kesal.

Selain itu Andar meminta agar Pemerintah bersih-bersih dalam hal ini manipulasi di Kemendikbud dan Kementerian ATR/BPN Sehingga terciptalah Indonesia Bebas Dari Raja raja Kecil pemegang Kuasa Tak Pro Rakyat. (*)


loading...

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved