Politik -->

Rabu, 24 Maret 2021

H.Uu Ruhzanul Ulum : Politik elektoral, Muswil PPP, Trah Ulama

TRIBUNNEWS.MY.ID|OPINI - Secara empiris, perjalanan politik elektoral di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran ulama atau para politisi yang memiliki trah kuat dari para ulama. Tradisi politik elektoral di Indonesaia ini, sampai sekarang masih tidak bisa dipisahkan dari sentralisasi karismatik atau para ulama yang memiliki otoritas keumatan. 

Terlepas klaim ini diterima atau tidak oleh sebagian pengamat, sejarah perjalanan politik elektoral di Indoensia telah sama-sama kita saksikan, bagaimana peran ulama dan para pelanjutnya banyak mewarnai kemenangan-kemenangan politik dari satu partai tertentu. 

Bahkan kalau mau jujur, peran ulama dengan pesantrennya juga telah berjasa besar dalam melahirkan kemerdekaan Bangsa Indonesia. 

Pada konteks ini harus diakui bahwa ulama, trah ulama dan dunia kepesantrenan selalu memegang peranan penting dalam mengarahkan peta politik umat Islam dan masyarakat di Indonesia.

Secara sosiologis, peran ulama sebagai salah satu rujukan masyarakat pernah di deskripsikan oleh Clifford Geertz tahun 1960. Geertz telah menunjuk bahwa peran ulama sebagai perantara budaya bagi masyarakat. 

Peran “perantara penting” yang bisa mengiring satu masyakarakat untuk mengikuti pilihan-pilihan budaya tertentu berdasarkan rujukan para ulama. 

Bahkan sepakat denan Eric Robert Wolf seorang antropolog menegaskan bahwa peran ulama, trah ulama dan dunia pesantren adalah komunikator utama dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan aspek-aspek sosial. Dan yang dianggap penting dari relasi kehendak lokal dengan kepentingan nasional bahkan internasional.

Dalam konteks politik elektoral, Ulama, trah ulama, santri dan dunia pesantren merupakan  jejaring klientelisme dan patronase sosial yang telah memperlihatkan bukti sebagai kekuatan identitas sosial yang mampu menentukan arah dan suara politik masyarakat. 

Walaupun pada konteks kekinian kadang  sebagain ulama, trah ulama dan dunia pesantren hanya dijadikan sebagai ujung tombak lapis kedua dari usaha meraup suara politik kandidat atau partai tertentu.

Terlepas dari partai lain, untuk PPP sebagai rumah besar umat Islam di Indonesia tentu posisi dan peran ulama, trah ulama, santri dan orang-orang yang memiliki jejaring kuat dengan dunia kesantrian. 

Dan pesantren harus ditempatkan kembali sebagai sentral komunikator utama dalam menyampaikan gagasan-gagasan politik kepartaianya, agar bisa kembali mendapat kepercayaan politik dari umat. 

Oleh karena itu, tidak salah kalau dalam momentum MUSWIL Jawa Barat yang akan digelar sekitar akhir Maret, nama H. UU Ruhzanul Ulum muncul ke permukaan.

Dan sekaligus diharapkan menjadi sosok utama yang dapat mengembalikan kejayaan PPP di Proveinsi Jawa Barat. Kemunculan sosok H. UU Ruhzanul Ulum bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi memiliki kapital, alasan kuat dan rasional. 

Sosok yang kebetulan hari ini mendapat amanah sebagai Wagub Jawa Barat, memiliki trah kuat dari seorang ulama karismatik, kesantriannya kuat dan jejaring kepesantrenannya sangat luas. (*)


Selasa, 16 Maret 2021

APD Kabupaten Blitar Mengadu Ke DPRD Terkait Hilangnya Hasil Musrenbang

Tribunnews.my.id|Blitar - Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Aparatur Perangkat Desa (APD) Kabupaten Blitar melakukan hearing dengan Komisi III DPRD Kabupaten Blitar  Ruang Rapat Kerja DPRD. Senin (15/03/2021).

Para Kades mengeluhkan proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), yang belum terealisasi dan kemungkinan dialihkan.

Usai sharing, Humas APD Kabupaten Blitar Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetio mengatakan, APD pemerintahan desa kabupaten Blitar meminta kepada pemerintah Daerah melalui Komisi III  terkait kejelasan hasil musrenbang.

Kepala Desa Karangsono kecamatan Kanigoro mengemukakan, hasil musrenbang yang sudah disetujui dan diputuskan itu, pelaksanaan pembangunannya justru dialihkan kelain tempat, dan kejadian itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun.

“Makanya kami APD meminta kepastian dan jaminan dari pemerintah daerah, agar hasil dari musrenbang itu segera dieksekusi. Karena selama ini hasil musrenbang selalu hilang,” tegasnya.

Imbuhnya, musrenbang tahun 2017 hingga 2018,  seharusnya dilaksanakan pada tahun berikutnya. Namun, saat tahun anggaran harus di eksekusi ternyata  program itu hilang.

“Kita tidak tahu program itu hilang entah kemana? Ada statement dari dinas yang katanya program itu memang digeser oleh oknum dewan,” ujar Bagas.

Sementara itu ,Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Pranoto mengatakan, sebenarnya apa yang diperjuangkan APD sudah sejalan dengan komitmen Komisi III DPRD. Yakni, bagaimana hasil musrenbang di tingkat kabupaten yang sudah disepakati bisa benar-benar dipertahankan, diamankan dan terealisasi.

”Karena, bagaimanapun proses musrenbang ini benar-benar satu mekanisme, yang tidak hanya sekedar untuk memenuhi formalitas. Tapi, bisa jadi satu mekanisme yang memang harus ditindak lanjuti,” ujarnya.

Panoto DPRD KOMISI 3 menambahkan, musrenbang adalah mekanisme yang harus dilalui atas dasar peraturan perundang undangan.

Terkait keluhan APD, yang menduga anggota DPRD mengubah atau mengalihkan hasil musrenbang, Panoto membantah bahwa tidak ada kewenangan anggota DPRD untuk mengalihkan ataupun mengubah hasil musrenbang. “Itu semua kewenangan eksekutif,”tegasnya.

Bahkan, DPRD kata dia, sangat mendukung, karena itu bagian sebuah proses yang harus ditindak lanjuti sebagaimana pokok pikiran DPRD.

“Semoga ini menjadikan sebuah pemahaman, bahwa namanya proses musrenbang dan pokok pikiran ini sama sama terlahir dari bawah, atas permintaan masyarakat, sehingga ini menjadi skala prioritas di dalam proses pembangunan daerah” tegasnya.

Oleh karenanya, sambung dia, pihaknya akan mempertemukan APD dengan BAPPEDA sebagai pemangku kebijakan pelaksanaan musrenbang. Sehingganya bisa menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah dalam rangka mengamankan hasil kesepakatan yang diputuskan di musrenbang tingkat kabupaten Blitar.

Ia juga berharap tidak ada lagi terjadi persoalan persoalan yang terjadi di waktu lalu. “Harapan kami, karena ini bagian dari pertimbangan atau komitmen dalam rangka proses pembangunan hasil musrenbang 2021, pasti peruntukannya untuk tahun 2022 tidak lagi ada persoalan,” pungkasnya. (ayu)



Rabu, 03 Maret 2021

Andar M Situmorang SH.MH : Siap Ikut Mencalonkan Diri di KLB Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

TRIBUNNEWS.MY.ID|OPINI - Terkait Dengan Kisruhnya Kepengurusan Partai Demokrat, Saya Andar M Situmorang SH.MH, selaku Warga Negara Indonesia, merasa perlu meluruskan untuk diketahui masyarakat umum. Dimana dalam status saya Ketua Umum Patriot Muda Demokrat (PMD). Rabu (03/03/2021)

Andar Situmorang menjelaskan, kepada awak media, bahwa Andar Adalah Anggota Demokrat tercatat Nomor Anggota (KTA) 0000.555.

"Masyarakat Indonesia Harus Tahu, bahwa tidak ada tercatat nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Pendiri Partai Demokrat. Sebagaimana terbukti didalam Akte Pendirian Partai Demokrat No 9 Tanggal 10 September 2001 Oleh Notaris Aswendi Kamuli SH. Disahkan Oleh Depkumham tanggal 25 September 2001 Dengan awal logo lambang Partai Demokrat segi lima.

Inilah Daftar nama 99 prang Pendiri Partai Demokrat Yang Sah, dan kenyataanya memang nama SBY tidak pernah ada tercatat namanya dalam Akta Pendirian nomor 9 Notaris Aswendi Kamuli.

"Maka guna menghindari kisruh berkepanjangan. Saya Minta Agar semua legwo untuk bersama kita melakukan Segera Kongres Luar Biasa," kata Andar.

Lanjut Andar menegaskan," bila hukum memperkenankan kami atau saya sebagai orang minoritas, siap ikut mencalonkan diri di KLB Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, bila nantinya ditunjuk," tegasnya. (Red)


Jumat, 08 Januari 2021

Ingatkan Masa Pensiun ke Presiden, DPR Sebut Sikap Idham Azis Perwujudan Promoter

TRIBUNNEWS.MY.ID|JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan memuji sikap Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang mengingatkan masa pensiunnya akan habis dan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memproses penggantinya.
 
“Itu merupakan salah satu perwujudan sikap Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya)," kata Arteria kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/1/2021).
 
Tidak hanya itu, politisi PDI Perjuangan ini melihat apa yang dilakukan Idham Azis menunjukan bahwa sosok jenderal asal Bugis itu tulus bekerja dan mengabdi kepada negara. Untuk itu, Arteria berharap sikap Idham Azis ini dapat dijadikan contoh bagi pajabat lain.
 
"Pak Idham sangat menunjukan sikap tulus bekerja yang hanya mengabdi kepada negara dan bangsa. Karena banyak juga yang mau pensiun malah cawe-cawe, manuver untuk minta di perpanjang," pungkas Arteria. 
 
Seperti diketahui, Kapolri Idham Azis secara resmi mengajukan surat pemberitahuan akan memasuki pensiun pada Februari 2021 mendatang kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Januari 2021 lalu. 
 
Dalam surat tersebut, orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu tidak menyebut nama calon pengganti Kapolri. “Ya benar, Bapak Kapolri sudah ajukan surat ke Presiden yang isinya pemberitahuan kalau umur beliau sudah 58 tahun dan terhitung tanggal 1 Februari 201 memasuki purna bakti. Ini sesuai UU Polri 2/2002,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.
 
Argo menjelaskan, surat pemberitahuan tersebut diberikan kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. “Surat tersebut sudah diserahkan kepada Mensesneg Pratikno," pungkasnya. (RH)


Sabtu, 12 Desember 2020

Hasil Hitung Cepat Sementara Pilwali Kota Blitar, Satrio Keren Unggul 57,07 % dan Hensin 42,93 %


TRIBUNNEWS.MY.ID|BLITAR - Datang ke TPS di Lingkungan 06 Pandan sekitar pukul 09.00 bersama istri dan ketiga putrinya kompak mengenakan setelan putih bawahan hitam, Walikota Santoso dan keluarga menyalurkan hak politiknya.

Sebagai salah satu kontestan di Pilwali ini, Santoso merasa optimis mampu mengungguli lawannya. Ia yakin masyarakat menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nurani, tanpa adanya intervensi dan pengaruh politik uang. Santoso juga yakin tingkat partisipasi masyarakat Kota Blitar di Pilkada kali ini cukup tinggi.

“Saya optimis Pilwali Blitar berjalan lancar. Aman dari Covid-19 dan damai. Saya juga optimis menang karena masyarakat sudah sangat cerdas. Masyarakat akan datang ke TPS karena satu suara mereka menentukan masa depan Kota Blitar. Dengan demikian tingkat partisipasinya juga akan tinggi”, kata Santoso usai nyoblos, Rabu (9/12/2020).

“Alhamdulillah pagi ini saya sudah menyalurkan aspirasi politik saya untuk menentukan Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Blitar. Mudah-mudahan hari ini pemungutan suara di seluruh Kota Blitar berjalan lancar dan terjaga dengan baik”, ucapnya.

Ia menghimbau kepada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih datang ke TPS untuk menyalurkan hak politiknya. Ia pun memastikan TPS aman dari Covid-19 karena menerapkan Prokes yang sangat ketat dan aman dari gangguan Kantibmas.

Usai nyoblos, Santoso sempat mengomentari adanya Alat Peraga Kampanye (APK) di sekitar area TPS 06 tersebut. Ia menilai kerja Bawaslu Kota Blitar tidak profesional. 

Menurutnya,kemungkinan masih adanya APK seperti ini juga ada di tempat lain. Bisa saja hal seperti ini ada di tempat-tempat lain, dan tentu ini merugikan Paslon lain. Seharusnya di masa tenang sampai hari pencoblosan tidak ada lagi APK yang terpampang. (Ayu)

Rabu, 09 Desember 2020

Hasil Hitung Cepat Sementara Pilwali Kota Blitar, Satrio Keren Unggul 57,07 / Hensin 42,93 Persen


TRIBUNNEWS.MY.ID|BLITAR - Datang ke TPS di Lingkungan 06 Pandan sekitar pukul 09.00, bersama istri dan ketiga putrinya kompak mengenakan setelan putih bawahan hitam, Walikota Santoso dan keluarga menyalurkan hak politiknya.

Sebagai salah satu kontestan di Pilwali ini, Santoso merasa optimis mampu mengungguli lawannya. Ia yakin masyarakat menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nurani, tanpa adanya intervensi dan pengaruh politik uang. Santoso juga yakin tingkat partisipasi masyarakat Kota Blitar di Pilkada kali ini cukup tinggi.

“Saya optimis Pilwali Blitar berjalan lancar. Aman dari Covid-19 dan damai. Saya juga optimis menang karena masyarakat sudah sangat cerdas. Masyarakat akan datang ke TPS karena satu suara mereka menentukan masa depan Kota Blitar. Dengan demikian tingkat partisipasinya juga akan tinggi”, kata Santoso usai nyoblos, Rabu (9/12/2020).

“Alhamdulillah pagi ini saya sudah menyalurkan aspirasi politik saya untuk menentukan Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Blitar. Mudah-mudahan hari ini pemungutan suara di seluruh Kota Blitar berjalan lancar dan terjaga dengan baik”, ucapnya.

Ia menghimbau kepada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih datang ke TPS untuk menyalurkan hak politiknya. Ia pun memastikan TPS aman dari Covid-19 karena menerapkan Prokes yang sangat ketat dan aman dari gangguan Kantibmas.

Usai nyoblos, Santoso sempat mengomentari adanya Alat Peraga Kampanye (APK) di sekitar area TPS 06 tersebut. Ia menilai kerja Bawaslu Kota Blitar tidak profesional. Menurutnya, kemungkinan masih adanya APK seperti ini juga ada di tempat lain.

“Bisa saja hal seperti ini ada di tempat-tempat lain, dan tentu ini merugikan Paslon lain. Seharusnya di masa tenang sampai hari pencoblosan tidak ada lagi APK yang terpampang, (AYU)
© Copyright 2020 TRIBUNNEWS, Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved